34 Desa Diduga Bermasalah, 3 diantaranya Fiktif. Begini penjelasan Jubir KPK, Febri Diansyah

0
77

MANADO|| Polda Sulawesi Tenggara disebut-sebut tengah menangani 56 Desa yang diduga bermasalah di wilayah kerjanya lantaran penyalahgunaan Dana Desa. Ternyata, setelah ditelisik lebih cermat, diperoleh informasi lebih detail.

Mengutip berita yang dipublish oleh Kumparan, Rabu (6/11) disebutkan bahwa KPK sudah mendapat informasi tentang desa siluman tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh jurubicara KPK, Febri Diansyah yang kami rangkum sebagai berikut:

“Dalam perkara ini, diduga ada 34 desa diantaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, akan tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur. Tanggal mundur diduga dilakukan lantaran moratorium soal penerimaan dana desa sudah ada sebelum desa dibentuk. Diduga, agar desa yang baru dibentuk itu turut mendapat dana, maka dibuat penanggalan mundur. Pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan bacdate”.

Ditambahkannya. penyidik Polda Sultra pada 24 Juni 2019 bersama KPK telah melakukan gelar perkara bersama. Hasilnya kasus itu naik ke tahap penyidikan. Polda pun meminta KPK untuk mensupervisi kasus ini. Polda Sultra sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah disampaikan kepada KPK. Sesuai KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here