Badan Keuangan Daerah dan Dinsos Sangihe Gelar Sosialisasi Pajak Daerah di Kampung Palahanaeng

0
134

PALAHANAENG-TABTENG||Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi (rakor) dan Sosialisasi Pajak Daerah dengan Kapilaung dan perangkat desa se Kecamatan Tabukan Tengah, di Aula Kantor Kampung Palahanaeng, Selasa 7/11/2019 dimulai pukul 10:23.

Kegiatan diawali doa oleh Kapitalaung Kampung Palahanaeng, Daniel Alenaung. Selanjutnya sambutan disampaikan oleh Camat Tabukan Tengah, Grift Victor Matantu.SH. Dalam sambutannya Matantu mengapresiasi rapat kordinasi dan berharap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuna tentang pajak daerah dan bantuan-bantuan sosial bagi perangkat desa.

Pemateri, Marta Sorokan selaku Kepala Bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penetapan PBB, transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek pajak, menggunakan format yang sudah disediakan menurut objek dan jenis pajak. Terkait dengan perubahan nama wajib pajak, harus melampirkan KTP dan objek pajak yang belum terdata oleh pemerintah kampung. Pendataan harus dilakukan dan didampingi oleh Babinsa/Babinkamtibmas.

Sorokan menguraikan, untuk pajak galian C standar satuan harga diatur oleh dinas PU, menurut pasal 28 Perda No 3 tahun 2010 tentang Perpajakan, Pajak Galian C dihitung menurut rumus harga terendah + harga tertinggi dibagi 2 = Harga rata rata x 0,20% = total harga yang dibayar.

Selanjutnya, Sorokan menerangkan untuk data perpajakan, dinas perpajakan akan turun langsung ke kampung-kampung untuk mensosialisasikan berdasarkan undangan pemerintah kampung.

Pada sesi berikut, pemateri dari Dinas Sosial, Andrinus Salawati, menyampaikan secara detai tentang penerima program keluarga harapan (PKH). Dalam ulasannya Salawati menegaskan bahwa program ini adalah salah satu strategi pemerintah melalui Dinas Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinanm meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan lansia, meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Salawati juga menghimbai perihal tata cara pendataan penerima bantuan dari kampung masing-masing, kemudian diverifikasi oleh kecamatan dengan memperhatikan kriteria Keluarga Pra Sejahtera, Ibu hamil dan lansia, memiliki anak SD, SMP, SMA dan Bayi/Balita. Yang akan diverifikasi oleh KPM terkait kebenaran dan kesamaan data dari penerima. Data harus jelas.

Saat ditanya oleh salah satu peserta, mengenai masalah penerima beras rastra, Salawati belum bisa menjawab. Karena kewenangan pimpinannya untuk menjawab. Salawati hanya akan mejawab hal terkait dengan pembahasan dalam rakor saat ini.

Usai makan siang rakor kembali dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta masih terlihat antusias. Beberapa Kapitalaung mengajukan pertanyaan seputar perpajakan daerah dan bantuan-bantuan dinas terkait.

Kesempatan itu digunakan oleh Pendamping Desa, Lodewick Makasangkil untuk mempertanyakan beberapa masalah penting menyangkut pencairan dana desa tahap ke 3 sekaligus menghimbau para Kapitalaung. Makasangkil berharap para kapitalaung dan pendamping desa dapat menyiapkan data anggaran penggunaan dana desa tahap 1 dan tahap 2 sebagai syarat pencairan untuk tahap 3.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here