Begini keresahan menahun warga Desa Teep pasca ber-Minahasa Utara

0
164

TEEP – TALAWAAN || Keresahan warga Desa Teep Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalani kebebasan untuk hidup di Republik yang telah merdeka 74 tahun lalu, kini tak dirasakan sepenuhnya oleh warga Teep selama ini. Sebelum Minahasa Utara dimekarkan dari Kabupaten induknya Minahasa, persoalan tarik menarik status desa sebagai kawasan hutan lindung belum menjadi masalah serius. Namun pasca bergabungnya warga Teep dengan Kabupaten Minahasa Utara, persoalan klaim status hutan lindung tersebut menjadi momok yang mengusik ketenangan masyarakat sebagai suatu kesatuan hukum.

Perilaku intimidasi dan penekanan dari Dinas kehutanan Kabupaten Minahasa Utara yang mengklaim pemukiman warga itu termasuk dalam zona hutan lindung, mengakibatkan warga masyarakat tak memiliki hak sebagai warga negara untuk mengurus sertifikat tanah bagi tempat tinggal mereka sepenuhnya.

Berbagai cara melobi lembaga terkait untuk memiliki hak atas tanah pemukiman dan perkebunan warga telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tentu dengan harapan tanah pemukiman mereka memilliki hak dan pengakuan dari dinas kehutanan Kabupaten Minahasa Utara.

Ada pegangan hukum yang kini dimiliki oleh warga Teep sebagai acuan keabsahan antara lainnya adalah SK Menteri kehutanan dan SK Gubernur Sulawesi utara yang kini menjadi dasar warga untuk mengklaim tempat yang mereka huni benar ada jaminan hukumnya.

Penelusuran kru Kompaq.ID baru-baru ini berhasil menghimpun berbagai keluhan masyarakat yang resah terhadap perilaku oknum dari Dinas kehutanan ini.

Dalam wawancara dengan warga yang enggan disebutkan namanya, berharap ada tindak lanjut dari lembaga-lembaga negara serta pihak-pihak terkait lainnya untuk secepatnya menyelesaikan persoalan yang menjadi momok menakutkan bagi warga Desa Teep. Sekiranya pengakuan hak paten atas tanah yang mereka diami dapat diberikan, agar seluruh warga Teep mendapatkan keabsahan tanah miliknya.

Ironisnya, saat pemerintahan Jokowi sedang giat-giatnya melakukan reformasi agraria untuk membela kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah tempat tinggalnya, mala oknum pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara justru melakukan sebaliknya.

Penulis: Steven Laluas
Editor: Nia Biringang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here