Bertambah lagi laporan warga Tanaki soal kasus oknum Kades FP

0
221

TANAKI-SIBARSEL|| Oknum Kepala Desa Tanaki, FP kali ini mendapat kritik keras dari warganya sendiri. Sementara oknum Kapitalau sudah beberapa kali didatangi di rumahnya tetapi tidak berada disana. Informasinya pekan lalu beliau berada di Tahuna. Pekan ini beliau dikabarkan di Manado. Saat dihubungi lewat ponselnya, selalu tidak aktif. Meski begitu, kru kompaq tetap melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Kades yang terbongkar dari laporan tertulis masyarakat ini. Kami mendapat laporan lisan dari seorang warga yang berinisial EL.

Keterangan EL mengiyakan beberapa kasus yang sudah dirilis oleh kompaq. Tetapi menariknya EL mengungkap keterangan mengenai beberapa kasus baru.

“Pekerjaan proyek selama ini seharusnya 30% digunakan untuk membayar upah kerja tukang. Tapi yang dibayar hanya 10% saja. Tenaga kerja yang digunakan dalam pekerjaan proyek itupun diserahkan kepada perangkat kampung. Agar gampang mereka kendalikan”, tutur EL.

“Kalau menyangkut bukti bukti mesin katinting, ada pada saya rekamannya yang saya ambil dari toko. Harganya sesuai harga dari toko adalah Rp 3,250,000 tapi dibelanjakan dengan harga Rp 4,500,000. Lumbung Desa alias BUMDes saya minta dihentikan sementara, karena yang memutuskan bunga 5,3% adalah 8 orang, termasuk oknum FP dan pengurus BUMDes. Kesepakatan mereka adalah 2 orang unsur MTK diberikan honor dan oknum Kades FP juga ada honor. Kemudian soal pinjaman, harus pinjam 9 bulan tapi setorannya setiap minggu. Umpama saya pinjam, langsung dipotong setoran 1 minggu. Kemudian jika ada lagi yang meminjam 2-3 minggu berikutnya, harus dipotong 3 minggu lagi. Sudah tidak betul khan?”, urai EL panjang lebar.

“Menurut pendapat teman saya, modal BUMDes itu 100 juta lebih, tetapi tidak ada saldo. Di Lumbung Desa itu juga sebenarnya ada aset berupa kursi seharusnya 200 tapi hanya ada 120. Kemana lain?” tanya EL.

Setiap Musrembang selalu diusulkan pembangunan jalan setapak, tetapi tidak tahu entah dananya kemana? Padahal sudah menjadi keputusan untuk dianggarkan dalam APBes.

EL menambahkan, “baru-baru ini heboh soal pekerjaan proyek, bendahara baru saja menyuruh tanda tangan kwitansi, padahal pekerjaan sudah lama selesai, itu berarti ada penggelembungan anggaran”, katanya.

“Soal “beras rawan pangan” untuk 600 orang, itu bantuan dari Dinas Sosial. Saya sudah tanya ke VD orang Dinas Sosial, katanya ada bantuan untuk 600 orang di Tanaki, lalu dia mempertanyakan kemana beras itu. Beras rawan pangan ini berbeda dengan beras Raskin” tambahnya.

Saat ditanyakan apakah oknum Kades FP menyampaikan laporannya secara transparn di forum-forum rapat, EL mengaku tidak pernah dilakukan. “Nyanda ada, pokoknya semua tersembunyi”, imbuhnya.

“Sewaktu Musrembang, anak saya diundang menerima mesin katinting. Sehingga anak mantu saya diundang. Tapi ternyata tidak dapat. Saya marah dan mendesak FP di forum Musrembang. Karena saya tidak diundang, maka dia membuat Tata Tertib bagi yang tidak diundang tidak boleh memberi hak suara. Saya protes. Bahwa sesuai undang-undang saya punya hak berbicara. Saya akhirnya bongkar masalah harga katinting itu. Saat itu ada pak camat Sibarsel. Akhirnya FP melunak dan bersedia memberikan mesin katinting itu ke anak mantu saya. Dia kapok. Kebanyakan katinting itu dibagikan kepada perangkat desa selaku penerima” kisah EL dengan bersemangat.

EL juga melaporkan soal pengadaan mesin fotocopy. “Soal mesin fotocopy itu dibeli dengan harga Rp 24,500,000 sudah dengan pajak, sedangkan di RAB tertulis Rp 62 Juta. Mesin fotocopy itu dibeli dari Toko Kiosera di Jalan Sam Ratulangi nomor 167 Manado.

Mengenai pencalonan FP pada Pemilihan Kapitalau (Pilkapita) 2019 yang hendak dihelat Agustus nanti, menurut EL, oknum FP diinformasikan menjadi salah satu kandidat calon (petahana). Berhubung karena FP tersangkut dengan laporan masyarakat dan tidak melakukan kewajibannya membuat laporan, maka besar kemungkinan tidak diloloskan oleh Panitia Pilkapita.

Tetapi berhubung pula FP memiliki jaringan politik yang kuat dengan salah satu Parpol penguasa di Sitaro, maka bukan tidak mungkin ia dapat lolos dalam pencalonannya. EL menepis bahwa situasi politik belakangan ini berbeda dengan yang lalu. Karena pada Pemilu 2019 yang lalu, FP tidak mendukung partai penguasa, melainkan memberi dukungannya kepada Caleg Provinsi dari partai lain, imbuhnya.

Penulis: Dirno Kaghoo   

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here