BSG, BNI, Sapi & Rumput

0
334
Gambar Ilustrasi: Jokowi dan Mentrinya sedang mengunjungi Sapi di Padang Rumput

KOMPAQ.ID||MANADO|Hari ini persis peringatan 3 tahun kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandow (ODSK) selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Dinamika pembangunan politik dan ekonomi relatif berjalan tanpa konflik yang berarti. Sejak tahun 2015 hingga 2018 Partai Nasdem melakukan sejumlah terobosan dengan merekrut politisi handal semacam Yasti Soepredjo, Tatong Bara, Vonny Panambunan dan terakhir Vecki Lumentut. Fenomena politik ini menurut saya kurang diantisipasi oleh penasehat politk ODSK. Komunikasi politik stagnan. Tidak berjalannya sharing kekuasaan pada institusi-institusi sosial politik ekonomi (kartel) lintas parpol. Mala cenderung terjadi situasi dimana alat-alat produksi alias lembaga ekonomi didominasi oleh tokoh-tokoh yang bukan dari komponen lintas parpol.

Di penghujung tahun ketiga, bertepatan dengan tensi politik yang meninggi terkait Pemilu 2019, terjadilah polemik soal RKUD oleh Pemda Bolmong yang bakal diikuti oleh Pemkot Kotamobagu, Pemkot Manado dan disinyalir akan diikuti pula oleh Pemda Minut. Saya menduga, pada pertengahan 2019 atau pasca Pemilu 2019 Kota Bitung akan menyusul memindahkan RKUDnya.

Mencermati struktur polemik Bank Sulut Go dan Bank Nasional Indonesia (BSG & BNI) saya terdorong menulis artikel ini sebagai sebuah kritik. Terlebih dahulu, mari kita cermati pokok permasalahannya. BSG adalah Bank Daerah (BUMD) yang saham terbesarnya milik dari 15 Kabupaten/Kota dan Pemprov Sulut sehingga berkontribusi terhadap PAD. Sedangkan BNI adalah BUMN. Keduanya adalah instrumen dalam sektor ekonomi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selaku BUMD, maka BSG mendapat kepercayaan mengelola dana pemerintah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sebagai pemilik saham, seluruh Pemda mempunyai otoritas untuk melakukan investasi dan mencabut investasi ke dan dari BSG. Sepanjang periode 2018, manajemen BSG dibawah kendali Jefry Dendeng belum mencapai target deviden. Sehingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di pertengahan 2018 dievaluasi dan dibahas lagi pada RUPS Februari 2019. Yasti Soepredjo memandang dari sisi SDM. Dimana BSG tidak mengakomodir sumberdaya manusia dari Bolmong kedalam institusi milik bersama itu. Motif ini jelaslah politis.

Lalu apakah benar BSG akan merugi atau deviden berkurang bilamana para pemegang saham hendak memindahkan sahamnya ke BNI? Saya sependapat dengan Dendeng. BSG tidak akan merugi. Yang terjadi adalah deviden secara akumulatif akan berkurang. Sehingga target tentunya akan berkurang. Dendeng Cs tidak akan merisaukan soal ini. Disisi lain BSG dengan suku bunga yang lebih besar dari BNI, akan sangat menguntungkan bagi nasabah (para ASN). Hal itu memicu dukungan ASN Kabupaten/Kota bagi kebijakan pimpinannya. Persoalan terjadinya kredit macet dari ASN hanyalah masalah integritas personal para ASN yang berdampak hukum.

BSG maupun BNI ibarat padang rumput yang menyuplai makanan bagi ternak sapi. Yasti menilai terlampau banyak sapi yang menikmati rumput BSG, Veki Cs menilai padang rumput BSG sudah tandus sehingga sapi-sapinya perlu dipindahkan ke BNI. Sementara Olly sibuk memarahi padang rumput yang hijau.

Situasi ini seharusnya tidak membuat Gubernur Olly terjebak pada amarah besar. Karena kondisi semacam ini mestinya disadari dari awal sebagai konsekensi logis dari rapuhnya tatanan politik yang dibangun selama masa kepemimpinannya. Sementara itu, elit Nasdem lokal (Sulut: Bolmong, Kotamobagu, Minut, Manado juga Bitung) diam-diam menyusun strategi untuk memperkuat Partainya agar mampu merebut kursi gubernur pada Pemilukada berikutnya. Kartel Nasdem kini memimpin cluster-cluster yang pemilihnya signifikan. Bakalan memboyong seluruh ASN di Kabupaten/Kota untuk berpihak pada kebijakan pimpinannya. Olly butuh penasehat politik yang mampu membaca situasi dan memiliki skill komunikasi politik yang mumpuni untuk membenahi kisruh ini. (Dirno Kaghoo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here