Eddy Ngenget: Yayasan Merdeka Tidak Dibenarkan Lakukan Intervensi Proses Akademik di STISIP

0
276

KOMPAQ.ID. MANADO. Sebuah dokumen penting berhasil diperoleh Tim Investigasi Kompaq. Dokumen tersebut adalah Berita Acara Hasil Pertemuan Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kopertis Wilayah IX dengan Pihak Yayasan Merdeka sebagai lembaga yang menaungi pengelolaan Perguruan Tinggi STISIP Merdeka Manado.  Pertemuan tersebut tercatat berlangsung Rabu, 17 Juli 2018 dan dihadiri oleh perwakilan Kopertis, Prof Dr Suradi Tahmir, M.S selaku Ketua Tim EKA yang didampingi oleh Dr Lusman, M.MM dan Andi Walitakhri, SE MEk serta dihadiri oleh Wenny Hendry Frederik selaku Pembina Yayasan, A.D. Ewald Frederik selaku anak dari pendiri dan suami dari Ketua Yayasan, Prof Dr Wulanmas Frederik SH, MH dan Hendrik Sompotan masing-masing selaku Pengawas Yayasan.

Dalam berita acara tersebut diperoleh keterangan dari A.D. Ewald Frederik yang menyebutkan bahwa Yayasan telah mengeluarkan SK untuk melakukan pembayaran gaji setiap bulan. Kemudian pada bagian lainnya disebutkan sejak April 2017 pihak Yayasan tidak lagi menerima dana dari STISIP Merdeka padahal sebelum April 2017 telah ada kesepakatan bahwa sebelum mahasiswa melakukan ujian skripsi, bahwa mahasiswa harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Yayasan, sehingga terhitung sejak April 2017 tidak terdapat lagi rekomendasi dari Yayasan bahwa mahasiswa mempunyai tunggakan terhadap Perguruan Tinggi.

Menyikapi keterangan ini, Wakil Ketua Bidang Akademik Drs Eddy B Ngenget, M.Si menyatakan keheranannya karena ia menilai keterangan Ewald sebagai bukti dari adanya intervensi Yayasan terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik.

Keterangan Ewald tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya intervensi terhadap kegiatan akademik di kampus. Bukan sekedar mempersoalkan masalah keuangan saja. Tetapi sudah masuk terlalu jauh kedalam proses akademik yang seharusnya bukan ranah Yayasan, kata Ngenget.

Ngenget menambahkan, terkait soal keuangan Yayasan seharusnya mencari upaya untuk berkontribusi terhadap pembangunan kampus bukan sebaliknya berharap dana masuk dari Kampus. Sebab kampus adalah milik public, lembaga nirlaba yang dinaungi oleh Yayasan, bukan sebaliknya Yayasan seolah-olah bertindak sebagai Perusahaan yang mengejar profit.

Yayasan itu lembaga sosial, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas seharusnya berasal dari orang-orang yang mempunyai dana sosial untuk disalurkan kepada public sebagai investasi sosial, bukan sebaliknya menuntut public untuk mengumpulkan uang dan membiayai Yayasan, itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, tegas Ngenget.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here