Kades Dame Induk dikritisi sekretaris MTK soal honorarium dan beberapa proyek infrastruktur

0
150
Job Mitusala, Kapitalau Kampung Dame

DAME INDUK-SITIM||Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat dua elemen yang mestinya saling bersinergi, yaitu Kepala Desa selaku lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatifnya. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) lembaga eksekutif itu adalah Kapitalau dan perangkatnya, sedangkan lembaga legislatif adalah Majelis Tua-tua Kampung (MTK).

Tugas kedua lembaga ini mirip dengan tugas Pemerintah Daerah di atasnya. Kapitalau dan perangkatnya bertugas menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kemudian dimusyawarahkan dengan MTK untuk selanjutnya ditetapkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang).

Pekan lalu, sekira tanggal 20/6 seorang warga Kampung Dame Induk, melaporkan kepada Kompaq.ID mengenai adanya dua orang dari unsur MTK yang belum menerima honor dalam kurun waktu yang cukup lama.

Setelah ditelusuri selama sepekan, diketahui kedua orang tersebut adalah sekretaris MTK berinisial IK dan seorang anggotanya. Personil MTK itu seluruhnya berjumlah 5 orang. 3 orang sudah mendapatkan honor, namun keduanya belum. Apa pasalnya?

IK saat dihubungi melalui telepon mengatakan, dirinya bekerja sejak Juni 2018 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sedangkan seorang anggota lainnya PAW pada Desember 2018.

“Saya sudah bekerja aktif sejak Juni 2018, saya aktif hadir dalam setiap kegiatan Musrembang dan ikut pada kegiatan asistensi. Nama saya ada. Tapi sampai sekarang ini saya tidak pernah mendapatkan honor”, katanya.

Selaku sekretaris MTK, IK merasa telah bekerja maksimal selama kurang lebih setahun. Ia mengaku dirinya adalah salah satu personil MTK yang paling getol megkritisi setiap kebijakan eksekutif kampung ketika sedang menggelar musyawarah. Beberapa kali dirinya menanyakan soal honorarium yang diketahui untuk sekretaris sebesar Rp 800 ribu itu sudah disalurkan atau belum, ia selalu mengalami kebuntuan. Sedangkan di desa lain semua sudah disalurkan. Ia bahkan sudah menghubungi Kadis PMD untuk menanyakan soal honorarium itu dan diperoleh informasi sudah disalurkan ke kepala desa.

Tidak saja soal honorarium yang ditengarai sebagai keganjilan dalam manajemen pemerintahan desa. Hal lain yang dipertanyakan oleh warga desa adalah soal proyek jalan menuju ke arah pantai.

Kapitalau Kampung Dame Induk, Job Mitusala saat ditemui kru Kompaq.ID (27/6) di rumahnya tidak menampik adanya masalah itu.

“Persoalan honorarium itu masalah administrasi, dimana perlu dibenahi Surat Keputusan dari yang bersangkutan. Mengenai jalan menuju ke pantai itu, dana tahap pertama sebesar Rp 130 juta. Dana tersebut tidak mencukupi, maka dialokasikan untuk PAUD dan lampu collar cell yang memang sudah teralokasi dalam APBDes. Jalan itu nanti akan direalisasikan pada tahap kedua karena sekarang tidak bisa direalisasikan. Ada warga masyarakat yang mempermasalahkan lahan mereka sepanjang 150 meter”, kata Mitusala.

Penulis: Demsi Laluas

Editor: Dirno Kaghoo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here