Kampung Kalurae: Pembangunan di Kawasan Mangrove!

0
192
Suasana Rapat di Balai Kampung Kalurae

KALURAE – TABUKAN UTARA || Saat ini anggaran dana desa Tahun 2019 yang dicairkan sudah memasuki tahap 2 dan salah satu prioritas belanja didalamnya untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola tersebut, meski masih saja dalam tahapan penimbunan lokasi. Besaran biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan ini memang jadi tanda tanya bagi masyarakat, pasalnya sampai saat ini tidak tampak adanya Baliho APBKam yang terpampang di depan balai desa atau disekitar wilayah desa sebagai bagian transparansi pengelolaan anggaran dana desa. Hal inipun sempat disinggung oleh salah seorang masyarakat pada pertemuan tersebut, namun hanya mendapat jawaban sederhana yaitu “belum tercetak” dikarenakan banyaknya perubahan belanja yang terjadi. Padahal desa lainnya sudah memajang APBKam jauh sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Ada apa dengan Pemerintah Desa Kalurae yang seakan jauh dari “transparansi”?
Padahal sekarang ini saat ini desa-desa sedang berlomba menuju pemerintahan bersih, jujur, adil dan transparn tentunya. Apakah Pemerintah Desa kalurae sudah melibatkan MTK, tokoh masyarakat, tokoh agama bahkan masyarakat itu sendiri dalam rapat pembahasan pra pelaksanaan kegiatan seperti yang dilakukan desa pada umumnya?

lokasi pembangunan lapangan sepak bola

Polemik Pembangunan Lapangan si Kulit Bundar!

Pembangunan lapangan sepakbola saat ini akhirnya menjadi polemik di kalangan masyarakat desa karena berimbas pada berkurangnya upah pekerjaan.
Namun pemerintah kampung, yaitu Sekdes Kalurae menyampaikan bahwa para supir truck yang melakukan protes upah per angkutan akan di carikan solusi untuk dapat masuk bekerja dlm proyek tersebut.

Namun sebenarnya ada hal yang jauh lebih besar daripada sekedar mempedulikan masalah upah kerja. Lamanya waktu terbuang untuk pekerjaan penimbunan dikarenakan lokasi pembangunan tersebut bisa dikatakan tidak layak untuk dijadikan lapangan sepakbola. Lokasi yang ditimbun untuk pembangunan tersebut adalah wilayah Hutan Bakau/Daerah Rawa yang ekosistemnya harus dijaga dan habitat bakau yang harus dipelihara.

Layakkah area bakau yang luas ditimbun hanya untuk sebuah lapangan sepak bola?
Adakah izin dari Badan Lingkungan Hidup terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)?
Bagaimana kedepannya jika Hutan Bakau yang ditimbun tersebut, mati dan tidak lagi menyerap air?
Siapkah kita manusia membendung luapan air yang seharusnya diserap hutan bakau tersebut?

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur dan menentukan dampak besar dan penting tersebut:
a) Besarnya Jumlah Manusia yang akan terkena dampak ketika terjadi luapan air.
b) Luas wilayah penyebaran dampak.
c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
e) Sifat kumulatif dampak.

Jika pembangunan itu terus berlanjut, kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang meliputi;
a) Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
b) Proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
c) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam.
d) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar alam
e) Menghilangnya jenis tumbuh-tumbuhan dan jenis hewan didalamnya.

Beberapa UU juga mengatur tentang hutan mangrove antara lain UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun sanksi dari perilaku perusakan mangrove di ancam dengan pidana yakni di pasal 73 ayat (1) huruf b dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak 10 miliar.

Bagaimana bisa pemerintah Desa Kalurae mengabaikan masalah hutan bakau ini jika mengingat slogan Bupati Kepulauan Sangihe “Laut Adalah Rumahku”. Kelestarian habitat bakau memberi dampak besar pada laut kita dan itu dianggap penting oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan di bulan Maret lalu Bupati Kepulauan Sangihe Jabes E. Gaghana, SE, ME melakukan penanaman 230 bibit mangrove/bakau di Rawa Towo’e. Bahkan masyarakat dunia saat ini sedang berperang melawan pemanasan global dengan melakukan berbagai kegiatan penghijauan, baik penanaman pohon sampai pelestarian hutan bakau tapi Pemerintah Desa Kalurae melakukan hal sebaliknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here