Opla Mahangetang Diduga Lumpuhkan Pemerintahan dan Korupsi Dana Desa 2019

0
4814

MAHANGETANG-SANGIHE||Kapitalaung Kampung Mahengetang Kecamatan Tatoarang Kabupaten Kepulauan Sangihe, diduga telah mengambil-alih sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintahan beserta keuangan kampung yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019, tanpa melibatkan Sekdes dan Aparat Kampung lainnya.

Akibat dari perbuatannya itu, pemerintahan kampung menjadi lumpuh dan korupsi tidak terkendali.

Ketika dikofirmasi Kompaq ke Sekdes, Yetti Lahope (38), sepanjang tahun 2019 ia sudah tidak lagi terlibat dalam pengolahan Dandes tersebut. Karena sistem pemerintahan yang tidak jelas dan tidak tidak sejalan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan.

Menurut Sekdes, dirinya sudah memperingatkan Kapitalaung Kampung Mahengetang yang tak lain adalah familinya sendiri, untuk menggelar Musyawarah Kampung dalam menetapkan kebijakan dan keputusan, berkaitan dengan Dandes Tahun Anggaran 2019. Namun usulan dan peringatan tersebut tidak digubris oleh Kapitalaung Kampung Mahengetang, Herdyanto Lahope (34).

Hal senada juga dikatakan oleh Kaur Pemerintahan, Sirman Kaloboba (43), bahwa selama ini, Kapitalaung tidak pernah melibatkan aparat kampung lainnya sesuai tupoksi masing-masing, sehingga dalam melakukan kegiatan baik pelayanan di masyarakat ataupun pengelolaan Dana Desa semuanya diambil-alih oleh Kapitalaung.

Hendak ditemui Kompaq siang tadi Kamis, 6/2/2020 di kediamannya di Lindongan 1, Kapitalaung Lahope tidak berada di tempat.

Menurut warga Mahangetang, kapitalaung tidak selalu berada di Kampung dan sering meninggalkan tugasnya. Ketika masyarakat mengalami musibah duka, beliau tidak selalu berada di tempat, kata Exel Utusan (53) yang dilihat dari mimiknya ia marah.

Utusan, dengan nada tinggi mengatakan, bahwa kapitalaung Kampung Mahengetang benar-benar tidak bertanggungjawab. Karena pada saat dia mengurus izin surat kepemilikan, kapitalaung dan aparat kampung lainnya tidak berada di Kantor Desa, alias tidak ada kegiatan Kantor. Padahal itu hari senin, yang seharusnya ada pelayanan publik di masyarakat. Menurutnya hampir semua masyarakar mengurus surat-surat, baik surat keterangan ataupun KK, KTP semuanya bingung, entah siapa yang akan melayani” katanya kesal.

 

Ratusan Juta Dana Desa Diduga Dikorupsi Oleh Kapitalaung

Hasil penelusuran kompaq terhadap dugaan penyelewengan Dana Desa 2019 yang dilakukan oleh Kapitalaung, dapat dirinci sebagai berikut: Sarana Paud Rp 25.220.000 tidak ada pembelian apapun untuk sarana PAUD. Kemudian ada Posbindu dengan pagu Rp 16.031.000, tidak ada pembelian alat-alat untuk pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemeliharaan Kantor Desa dengan pagu Rp 2.500.000 tidak ada renovasi atau pengecetan atau perbaikan yang dilakukan di kantor desa.

Lalu ada Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 9.865.000, padahal tidak ada kegiatan itu selama ini. Peningkatan Kapasitas Aparat Kampung, sebesar Rp 15,630,000, padahal tidak ada pelatihan atau kegiatan apapun berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparat kampung tersebut.

Kemudian ada anggaran penyusunan keuangan desa/musyawarah dalam membahas perubahan APBDes sebesar Rp. 4.100.000 padahal tidak pernah ada musyawarah kampung sepanjang tahun 2019.

Jadi 6 mata anggaran tersebut seluruhnya ditotal sebesar Rp 73,346,000 tidak pernah direalisasikan.

 

Tidak hanya itu, Masih ada lagi!

Selain yang dapat dideteksi dari anggaran yang direalisasikan, ada juga pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek karena diduga terjadi pengurangan volume dari material, yakni: Internet Desa dengan anggaran Rp. 60.000.000 tidak pernah dimanfaatkan karena ada masalah hukum yang saat ini diusut oleh pihak terkait.

Sumur Bor di Lindongan II, sebesar Rp. 85.940.000, dikerjakan tidak dengan swakelola tetapi melibatkan pihak ketiga tanpa memberdayakan masyarakat Lindongan II, dan sampai saat ini baru 40% pengerjaannya terrealisasi, tidak ada penampungan, tidak ada pipa untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk, sehingga sumur bor tersebut belum bisa dimanfaatkan.

Selain itu ada juga Jalan Desa di Lindongan 3 dengan panjang 300 meter, lebar 1,60 cm dengan pagu Rp. 246.278.000. Upah Kerja masyarakat Rp 125.000/mtr, masyarakat sudah memohon kepada kapitalaung untuk dinaikan lagi upah kerjanya, namun menurut Kapitalaung bahwa harga itu sudah ditetapkan oleh Daerah.

Harga batu/kubik sebesar Rp 325.000. Batu dipatok Kapitalaung hanya 12 kubik untuk 300 mtr panjang jalan padahal kebutuhannya lebih dari itu. Harga sewa angkutan semen dari perahu taksi ke lokasi kerja sebesar Rp. 25.000/sak semen.

Jumlah semen ada 205 sak semen. Kerikil, pasir dalam pengecoran jalan tersebut tidak ada sama sekali (tidak ada campurannya). Harga tanah/karung Rp. 10.000 dan harga air/galon  Rp.8.000.

Perlu juga diketahui bahwa dalam pengerjaan dan pembelanjaan material apapun, baik dalam kegiatan pekerjaan sumur bor dan pekerjaan jalan desa, tidak melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kerja). Semuanya diambil-alih oleh Kapitalaung, Herdyanto Lahope.

Bendahara Kampung, Yermia Palakua (28) saat ditanyai Kompaq, menurutnya dia hanya difungsikan untuk pencairan dana di Bank. Setelah itu uang yang sudah dicairkan tersebut, di ambil-alih oleh Kapitalaung.

Hal ini berlangsung dari pencairan Tahap II Tahun 2019 lalu, sehingga hal itu menyebakan keinginan atau rencana dari Kaur Keuangan (Bendahara) untuk mengundurkan diri, karena tidak sesuai dengan Peraturan UU Keuangan Dana Desa.

Informasi lain yang diperoleh kompaq selama sepekan dalam penelusuran, diperoleh juga dugaan korupsi dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari mata anggaran untuk Lampu Kampung dengan pagu Rp. 98.000.000 yang sampai saat ini belum direalisasikan dan Dana BUMDES sebesar Rp 90.000.000 belum juga diserahkan oleh Kapitalaung kepada Pengurus BUMDES sampai saat ini.

 

Reporter: Etry

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here