KINERJA KABINET MEDASENG (3)

0
133

Selain mempunyai 31 SKPD, pemerintahan daerah juga diperkuat oleh 15 “kaki-tangan” Pemkab di tataran wilayah kecamatan. Ke 15 camat mengendalikan 22 kelurahan dan 145 Desa yang didalamnya terdapat 15 ribuan warga miskin. Katakanlah di setiap kecamatan terdapat seribu hingga dua ribu penduduk miskin (perlu dihitung secara proporsional karena ada kecamatan yang kecil jumlah penduduknya seperti Nusa Tabukan dan Marore). Mereka itulah yang ingin dijumpai oleh JEG dalam setiap kali Medaseng.

Berpatokan dari data BPS, Bupati JEG mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sangihe turun 1,20% menjadi 15.380 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 17.225 jiwa atau 12,28% dari jumlah penduduk. Lain halnya dengan Wakil Bupati Helmud Hontong, yang menampik adanya kenaikan angka kemiskinan. Menurut HH mestinya melalui Program ODSK, Medaseng dan Two Day No Rice sudah dapat menekan angka kemiskinan, sehingga BPS perlu mendata kembali.

Pada kondisi angka kemiskinan saat ini, Sangihe tergolong daerah termiskin ketiga di Sulut. Pemkab mematok target pada tahun 2019 angka kemiskinan harus turun hingga 6,66%. Bilamana target tersebut di atas dapat dicapai, maka Sangihe akan menggeser Kota Bitung di posisi ke 12 dan membuat angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkurang signifikan sampai angka dibawah dari 10 ribu jiwa.

Penanggulangan kemiskinan tentunya merupakan persoalan maha serius dan menjadi variabel paling mendasar dalam menilai keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Karena itu perlu ditunjang oleh adanya Perda dan partisipasi serta apresiasi masyarakat. Dalam amatan saya, Medaseng belum diformat kedalam Perda. Sedangkan Program 2DNR masih dalam wacana untuk diperdakan. Menurut saya, inilah langkah awal yang harus direalisasikan, agar program ini benar-benar diperkuat dari berbagai aspek.

Pemkab harus segera melakukan pembenahan terhadap kinerja para pemimpin di wilayah kecamatan. Para camat harus menjadi garda terdepan, berperan sebagai eksekutor lapangan dalam program medaseng. Tugas mereka adalah mengidentifikasi situasi dan melakukan pemetaan potensi di wilayah masing-masing. Perlu dibuat SOP dalam melakukan dua pekerjaan ini. SOP harus memproyeksikan detail pekerjaan selama satu bulan (20 hari kerja) yang dibagi kedalam 4 siklus. Sehingga setiap siklus terdiri dari 5 hari produktif.

Dari 167 Desa dan Kelurahan dibagi 15 Camat, maka diperoleh 11 Desa/Kelurahan yang akan dikunjungi oleh Camat dalam waktu 20 hari kerja atau 4 siklus treatment (5 hari seminggu) dan evaluasi/monitoring. Artinya, setiap Camat dalam sehari dapat medaseng pada 0,56 atau 1 desa. Dalam hitungan kinerja tetap menggunakan angka 0.56 sebagai satuan kinerja medaseng/camat/hari.

Para camat dalam melaksanakan jobnya harus lengkap dengan instrumen kerja yang dirumuskan oleh Dinas-dinas terkait lengkap dengan proyeksi yang berisi perencanaan strategis terkait dengan tahapan kegiatan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Instrumen tersebut sudah harus memberi batasan angka potensial, sesuai hasil identifikasi yang sudah disesuaikan dengan penjabaran target per satuan wilayah. Dengan demikian, hasil kerja pada setiap siklus dapat diukur melalui tabulasi kinerja.

Kepala-kepala SKPD (teknis) berperan menjadi pemasok kebutuhan (treatment) yang diperlukan oleh para eksekutor lapangan. Sementara SKPD yang lain melakukan evaluasi dan monitoring. Produktivitas kerja camat adalah barometer dari tercapai tidaknya target angka kemiskinan 6,66%. Sehingga yang perlu dievaluasi secara cermat adalah kinerja camat sebagai pihak yang paling menguasai wilayah pemerintahannya.

Setelah mengetahui satuan kinerja para Camat, selanjutnya patut diberikan apresiasi berupa reward dan punishment. Caranya adalah dengan menghitung satuan gaji pokok dan berbagai tunjangan camat yang dikonversikan kedalam kinerja mereka. Misalnya seorang camat dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp 6 juta/bulan, maka setiap satuan kinerja bernilai Rp 535,714. Sebagai bentuk punishment agar tidak ada Camat yang alpa menjalankan tugasnya, maka setiap kealpaan itu harus dikenakan pemotongan tunjangan mereka sebesar Rp 535,714. Dengan demikian Negara dapat melakukan efesiensi.

Bersambung…..

Penulis: Dirno Kaghoo

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here