KINERJA KABINET MEDASENG (4)

0
187

Negara atau daerah wajib melakukan efesiensi tidak selalu pada aspek-aspek pengalokasian anggaran di APBD, tetapi bisa juga efesiensi dilakukan melalui upaya penghematan berdasarkan kinerja (ketika kegiatan berjalan) sebagaimana yang kini sedang diwacanakan oleh Presiden Jokowi. ASN yang dinilai kinerjanya buruk akan diberhentikan. Meski penekanan Presiden bukanlah soal teknis pemecatan, tetapi lebih mengarah pada upaya mendorong peningkatan kinerja.

Sebaliknya bagi camat yang bekerja dengan kinerja maksimal (menemui langsung dan terlibat dalam aktivitas keseharian keluarga miskin) wajib diapresiasi baik oleh masyarakat dan kepala daerah. Kepada para camat dapat dilakukan promosi jabatan dan sekaligus kenaikan tunjangan kinerja. Pemberlakuan reward dan punisment ini tentunya dilakukan secara bertahap.

Idealnya dalam satu bulan kalender kerja yang terdiri dari 4 siklus, seorang camat dengan target medaseng 0,56 desa/kelurahan perhari atau 2,8 desa/kelurahan per minggu. Sehingga dalam sebulan seorang camat dapat menyisir 11,2 desa/kelurahan. Dengan performa yang sama, maka 15 camat dapat menyelesaikan 167 desa/kelurahan se Sangihe. Pada kondisi ini, kinerja para eksekutor program terhitung dalam posisi 100%.

Dengan begitu, Bupati JEG dan Wabup HH secara rutin -setiap bulan sekali- turun medaseng selama 2-3 hari pada satu kecamatan yang dinilai memiliki urgensi prioritas. Tentunya konsekuensi pembiayaan dari kegiatan medaseng ini sudah diatur dalam Perda. Misalkan pagu untuk program medaseng dialokasikan sebesar Rp 600 juta setiap tahun atau Rp 50 juta/bulan.

Lalu bagaimana program ini dapat disebut berhasil dengan produktivitas tinggi? Pertanyaan realistisnya adalah bagaimana membuat target angka kemiskinan itu tercapai hingga angka 6,66%?

Bilamana diterjemahkan secara persis, dari total penduduk Sangihe yang kurang lebih 125 ribu jiwa, terdapat 15,380 warga miskin harus teridentifikasi pada bulan pertama program. Pemerintah harus dapat menekan angka tersebut menjadi 8,342 warga miskin pada bulan ke 12 program.

Target ini dapat dijabarkan kedalam target setiap bulan. Pada bulan pertama tidak ditentukan target. Karena masa ini merupakan masa identifikasi, pemetaan potensi dan treatment (stimulan) awal program. Pada bulan/gelombang kedua target harus 12% dan pada bulan/gelombang ketiga target harus 11,75%. Pada triwulan kedua atau akhir semester pertama, warga miskin harus turun menjadi 10,5% atau 13,151 jiwa.

Pada triwulan ketiga atau awal semester kedua, target harus turun menjadi 8,5% atau 10,646 jiwa warga miskin. Dan akhirnya pada triwulan keempat atau akhir semester kedua mencapai target 6,66% atau 8,342 jiwa penduduk miskin.

Pertanyaan selanjutnya, dalam rangka mencapai angka-angka tersebut di atas, giat apa yang akan dinarasikan dalam laporan kinerja para eksekutor? Dan kepada siapa laporan kinerja itu dinarasikan? Pertanyaan praktisnya adalah apa isi laporan kegiatan Camat?

Ini terkait input. Diperlukan tim kerja pengelola data base yang terdiri Bapelitbang, BPS dan profesional adalah unsur yang diberikan wewenang yang dinilai memiliki sumberdaya dalam tata kelola data-base, serta berpengalaman dalam penyusunan instrumen yang bertalian dengan angka kemiskinan. Mulai dari bagaimana meredefinisikan kemiskinan dalam konteks medaseng, menentukan variabel dan indikator kemiskinan, menyusun materi menjadi tema sesuai dengan indikator yang hendak diukur prosesnya, sampai pada proyeksi materi langsung kepada para eksekutor (camat).

Tim kerja itulah yang membuat semacam SOP dan angket. SOP digunakan oleh para eksekutor untuk melaksanakan tugas mereka berdasarkan tema yang berbeda pada setiap siklus kegiatan. Sedangkan angket digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sasaran program pasca treatment.

Ketika seluruh perangkat kerja Camat tersedia, Pada setiap akhir pekan, Camat wajib memasukan laporan kegiatannya yang dilampirkan dengan angket. Laporan itu berisi narasi yang mengulas proses kegiatan, lengkap dengan dokumen audio visual. Selanjutnya Tim Kerja melakukan pengkajian terhadap proses kerja Camat yang telah dituangkan dalam laporan mereka dan mengkaji hasil angket.

Hasil pengkajian ini ditindaklanjuti sebagai Laporan Lengkap Program Inovatif Medaseng yang disampaikan kepada Bupati. Isinya selain menguraikan secara keseluruhan proses pelaksanaan medaseng (kualitatif) oleh Camat, juga mengulas data (kuantitatif) berkaitan dengan input data potensial dan atau progres yang diperoleh. Proses input ini selanjutnya direkomendasikan untuk dibahas dalam rapat bersama OPD. Tujuan dari rapat dengan OPD adalah menentukan treatment apa yang akan dilakukan terhadap situasi dan kondisi sebagaimana hasil pemetaan dalam data yang terinput.

Rapat bersama OPD ini harus dilakukan sekali sebulan guna menghasilkan serangkaian kegiatan medaseng yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta SKPD teknis terkait. Setiap perlakuan terhadap kondisi awal hingga kondisi akhir dari masyarakat sasaran dengan sendirinya terpantau langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pada setiap triwulan, tim kerja sudah dapat melaporkan progres yang dicapai. Progres itu sudah berisi narasi input, output dan outcome dari program medaseng. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Selesai 

Penulis: Dirno Kaghoo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here