Lorens Rawung Warning Keras Kapitalau Agar Jangan Permalukan Bupati

Sejumlah masalah krusial terkait dengan pengelolaan dana desa dan ADD serta beberapa persoalan sosial lainnya ditemukan oleh DPRD Sitaro. Masalah-masalah itu diungkap Lorens Rawung dengan memberi warning keras pada Kapitalau (kepala desa) yang bermasalah.

0
350
Lorens Rawung, Anggota DPRD Sitaro

KOMPAQ.ID||SIAU| DPRD Sitaro menggelar Rapat Paripurna guna membahas hasil monitoring lapangan mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018 yang diketahui laporannya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Prinsipnya, laporan itu sebagai progres report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun. Disamping itu, LKPJ juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Rawung, selaku Ketua Komisi I DPRD, sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai 8 point hasil temuan mereka di lapangan, katanya. 

Temuan itu antara lain: kurangnya pemimpin daerah turun lapangan untuk memantau kinerja setiap SKPD dan Kinerja Inspektorat sebagai lembaga pengawas teknis Pemda perlu dipertanyakan karena banyak temuan di lapangan terkait soal pengelolaan dana desa dan ADD, Imbuhnya.

Rawung menambahkan, dirinya meminta agar bupati dan jajarannya dapat menegur Kapitalau (Kepala Desa) yang menyajikan laporan fiktif atau hoax kepada DPRD. Sedangkan DPRD sudah dibohongi apalagi masyarakat? tanya Rawung bernada kesal.

Rawung menyimpulkan bahwa temuan DPRD Sitaro antara lain adanya indikasi penyalahgunaan dana desa dan ADD, adanya masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kungjung selesai, adanya ketidakadilan dan tidak adanya pemerataan dalam penyaluran bantuan pemerintah, adanya ketidakterbukaan dalam pengangkatan tenaga honorer daerah, lemahnya perhatian pemerintah pada kaum disabilitas dan orang berkebutuhan khusus serta fakir miskin.

Rawung menegaskan sekiranya Pemda dalam hal ini Bupati harus ada di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah BBM. Persoalan kapitalau harus ditangani segera, seriusi kalau adanya penyimpangan dana desa dan segera lakukan penindakan oleh pemerintah karena dana desa dan ADD sangat besar mencapai angka miliyaran rupiah.

Selanjutnya mengenai pemberian bantuan pemerintahan harus adil dan merata, tidak melihat partai dan golongan atau kelompok. Ini tidak bisa dibantah karena nyata terjadi. Dan hal-hal ini sangat strategis karena kami sebagi DPRD terus memantaunya di lapangan, terang Rawung.

Ia kembali menegaskan bahwa semua rakyat berkewajiban membayar yang sama sebagai sumber pendapatan Negara.

Mengenai masalah sosial, Rawung berharap agar Bupati memperhatikan masyarakat penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, fakir miskin dan anak-anak terlantar/yatim. Demikian pula mengenai masalah pengangkatan honor daerah. Harus jelas hak-hak mereka dan aturan kontrak perekrutan THL harus diperjelas, katanya. 

Poin-poin hasil monitoring lapangan tentang LKPJ Tahun Anggaran 2018 di atas, sudah di paripurnakan, dan menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah. Paripurna itu diselenggarakan selasa kemarin, 02/04/2019 di gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro. (Igel).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here