Permendes 11/2019: Prioritas Dana Desa 2020, Desak PemDes Harus Transparn & Kreatif

Komisi Informasi Pusat (KIP) telah bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertiggal dan Transmigrasi (PDTT) menyusun modul Program Inovasi Desa. Modul itu digunakan menjadi pemandu bagi desa menuju desa yang transparan dalam penggunaan dana desa.

0
86

MANADO|| Meski transparansi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentag Keterbukaan Informasi Publik, kadang-kadang Pemerintah Desa seperti yang dijumpai di beberapa Kabupaten di Sulawesi Utara, enggan memberikan data mereka kepada Pihak Media untuk dipublikasikan. Alasan klasiknya adalah belum mendapatkan petunjuk dari BPMD dan Camat. Sehingga terkesan Undang-Undang yang telah dilahirkan lebih dari 10 tahun lalu itu tidak dapat dilaksanakan, akibat belum adanya aturan pelaksanaan di bawahnya.

Jangan heran jika sampai saat ini masih banyak desa yang belum melakukan transparansi penggunaan dana yang dijalankannya dalam proses pembangunan desa. Tidak terbukanya pemeritah desa mengenai penggunaan dana desa pada warganya adalah salah satu yang memicu terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang.

Sebagaimana dilansir dari situs Berdesa, yang mengutip Liputan6.com; Kepala Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP, Wafa Patria Umma  mengatakan, keterbukaan informasi sangatlah penting karena itu adalah perwujudan desa yang transparan. Keterbukaan informasi seperti ini sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengambil kebijakan maupun pengelolaan keuangan. Sekedar informasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dan ini sudah dijamin Pasar 28F UUD dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 68 UU Desa juga menyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan peyelenggaraa pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Menilik dari aturan-aturan ini maka sesungguhnya transparansi informasi terutama mengenai pemanfaatan dana desa sudah jelas menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk dibuka pada warganya.

Keterbukaan informasi bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan weenang menyangkut penggunaan dana saja melainkan juga sebagai ruang partisipasi warga masyarakat untuk bisa mengawasi jalannya proses pembangunan, baik di tingkat desa maupun pada struktur yang lebih tinggi.

KIP sendiri terus mendorong agar desa transparan yang sekarang sedang menjadi targetnya itu kemudian akan mendorong keterbukaan informasi di tingkat Kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional.

Sampai saat ini sebagian besar desa belum melaksanakan transparasi seperti yang diharapkan. Sebaliknya, masih ada banyak desa yang bukannya melakukan transparansi malah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenangnya terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan ekonomi desa.

Membangun desa yang transparan adalah salah satu cara mengantisipasi agar dana desa tidak lagi menjadi obyek korupsi di desa-desa.

Menyadari situasi seperti ini, maka Pemerintah membuat peraturan teknis yang lebih baik dari aturan sebelumnya. Terutama mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 nanti. Sebagaimana Permendes 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, pemerintah menghendaki agar unsur Transparansi menjadi suatu keharusan dalam perencanaan sampai pelaksanaan program dana desa.

Hal itu tersirat dalam isi pasal 6 yang berbunyi: Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kemudian pada Pasal 8 ditegaskan bahwa kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi: a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:1) lingkungan pemukiman; 2) transportasi; 3) energi; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) sosial.

Jelaslah bahwa Permendes 11/2019 ini mengamanatkan agar pemerintah dan stakeholder di desa sedapat-dapatnya mengidentifikasi sumberdaya yang diperlukan untuk mengemas bidang informasi dan komunikasi sebagai salah satu alternatif program dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Sekurang-kurangnya maksud yang dapat ditangkap dari pasal 8 ini adalah pemerintah menganjurkan kepada pemerintah desa agar dapat mengelola media informasinya secara mandiri, kreatif dan inovatif. Dengan bantuan teknologi dan adanya potensi komunitas yang memadai, maka harapan adanya pertumbuhan ekonomi desa dapat terwujud. Dana Desa 2020 menurut Permendes 11/2019 benar benar diarahkan untuk kegiatan padat karya dengan tujuan menekan kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here