Rapat Dengar Pendapat Di DPRD Sitaro Berlangsung Tegang

0
612

KOMPAQ.ID||SIAU| DPRD Sitaro menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara tokoh masyarakat dan pihak eksekutif di ruang sidang DPRD Sitaro. Rapat dipimpin oleh Djon Janis selaku Ketua DPRD dan dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan DPRD Sitaro, Tokoh Masyarakat yang dikoordinir oleh Piet Kuera. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sitaro yang dipimpin oleh Herry Lano, Asisten I Setdakab Sitaro dan Masyarakat Umum, kemarin Senin,4/3/19.

Rapat dimulai dengan pembacaan Tata Tertib Sidang dan dilanjutkan dengan Pembahasan Materi Tuntutan para Tokoh Masyarakat yaitu meminta penjelasan resmi mengenai Pemberhentian Tenaga Honorer dan Tenaga Kebersihan (tukang sapu jalan). Saat pembahasan sedang berlangsung sudah terjadi adu pendapat antara Perwakilan Tokoh Masyarakat dan anggota DPRD Sitaro yang mengakibatkan suasana menegang, sehingga Djon Janis selaku pimpinan rapat mengskors rapat hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Sesuai dengan mekanisme Tata Tertib, maka kami lakukan (RDP). Masyarakat mengadu ke DPRD, kemudian DPRD menyampaikan kepada pemerintah dan itu sudah jalan. Tetapi pada akhirnya ada yang mengatasnamakan Tokoh Masyarakat dan agak keluar dari substansi dan mengatur Tugas, Fungsi dan Wewenang, sudah jauh mengkritisi DPR. Jadi ada anggota Dewan yang lain tersinggung, sampai ada Tokoh Masyarakat yang mengatakan akan menduduki Dewan”, kata Janis.

Selanjutnya, Janis mengatakan “Rapat ini berlangsung kurang kondusif sehingga pimpinan rapat perlu mengskors rapat sampai waktu yang tidak di tentukan” Imbuh Janis.

Sementara itu, Piet Kuera ketika dimintai keterangan mengatakan “yang menjadi tuntutan adalah yang diluar dari pada penduduk masyarakat Sitaro harus dihentikan. Bagaimana yang diberhentikan adalah putra-putri Sitaro dan pengganti baru adalah orang luar.” kata Kuera.

“Kami meminta tenaga honor harus dikembalikan, karena surat-surat secara hukum kontraknya tidak pernah mereka terima. Kemudian diantara mereka ada yang (sudah bekerja) 10 – 11 Tahun. Kalau dalam keadaan terpaksa, maka secara hukum harus dibayar ganti rugi. Menurut Undang-undang ketenagakerjaan, gaji mereka yang diberhentikan harus segera dibayar” tegas Kuera.

Ada sembilan materi tuntutan yang dilayangkan oleh para Tokoh Masyarakat, yaitu: 1) Memintakan penjelasan resmi tentang pemberhentian tenaga honorer dan tenaga kebersihan (tukang sapu jalan), 2) Pejabat/staf yang tidak diberikan surat tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya keluar daerah, 3) Adanya penekanan kepada Pegawai untuk memilih caleg dari partai tertentu pada 17 april 2019, 4) Instruksi kepada pegawai pada tanggal 17 april 2019 agar pencoblosan di TPS dipotret dengan android sebagai bukti telah mencoblos caleg dari partai tertentu sesuai arahan, 5) Ancaman kepada pegawai yang tidak memilih caleg dari partai tertentu sesuai arahan akan dimutasi ke Biaro dan Makalehi, bahkan akan dinonjobkan dari jabatan, 6) Pemberhentian perangkat kampung dan kelurahan, 7) Pemberhentian sementara kapitalau kampung Kanawong, 8) Sistem penyaluran dan harga BBM, dan 9) PLN yang sering mati lampu.(dem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here