Soal Pengelolaan Aset Desa, Pemkab Kendal Segera Keluarkan Surat Edaran

1869

KENDAL- Empat tahun setelah Perbup Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diundangkan pada tanggal 9 November 2016, paling cepat pekan ini Pemkab Kendal akan mengeluarkan Surat Edaran terkait tindak lanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Rencana tersebut terungkap dalam audiensi antara pengurus paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Kendal dengan bupati Dr. Hj. Mirna Annisa MSi di ruang rapat bupati Kendal Jum’at (26/6).

Pada kesempatan itu bupati didampingi pejabat dari Inspektorat, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Kantor Kesbangpolinmas kabupaten Kendal. Sementara pihak paguyuban BPD yang hadir di antaranya ketua umum M. Sugiyarto SH. MH, sekretaris umum Suardi, S.Sos. MAP dan beberapa jajaran pengurus lainnya.

Tiga materi utama yang dibahas adalah mengenai kedudukan keuangan BPD yang perlu diatur dengan peraturan bupati tersendiri; pelaksanaan Perbup Kendal Nomor 46 tahun 2016 terkait pengelolaan aset desa yang di dalamnya termasuk bekas tanah bengkok; dan jam kerja aparatur pemerintah Desa dalam rangka pelayanan publik.

Terkait pengelolaan aset desa, di sela acara Kepala Inspektorat Sugeng Prayitno menerangkan, “Pengelolaan aset desa harus sesuai dengan Permendagri No. 1/2016 dan Perbup Kendal No 46/2016”. Sebagaimana diketahui desa sebagai badan hukum publik memiliki kekayaan yang tepisah dari kekayaan daerah dan negara. Salah satunya adalah tanah kas desa, yang di dalamnya termasuk bekas tanah bengkok.

Bekas tanah bengkok sendiri saat ini tidak melekat pada jabatan aparatur desa. Ditegaskan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang masuk dalam kelompok hasil usaha. Berdasar Perbup Kendal harus dikelola oleh pemerintah Desa, di mana hasil pengelolaanya dianggarkan di APBDes, diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa.

Atas dasar itu, masih dalam kesempatan yang sama, H.M. Sugiyarto meminta supaya pengelolaan aset Desa, yang di dalamnya termasuk bekas tanah bengkok, dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Permendagri No. 1/2016 dan Perbup Kendal No. 46/2016 tentang pengelolaan aset Desa, serta Perbup Kendal No. 30/2019 junto Perbup Kendal No. 80/2019. (SA)



TINGGALKAN KOMENTAR