Hukum Tua Desa Wori diminta transparn mengelola pemerintahan desa

533

WORI-MINUT||Pengelolaan dana desa yang dihibahkan pemerintah pusat melalui Kemendes kini meluapkan berbagai persoalan dalam pengelolaannya. Dalam kurun waktu hampir 4 tahun pengelolaan dana desa tersebut banyak masalah yang muncul mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaporannya.

Masyarakat sebagai pemanfaat dana tersebut dibingungkan dengan cara dan pengelolaan oleh oknum kepala desa yang hanya menjalankan kebijakanya sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga di desa. sehingga kadang menimbulkan interprestasi buruk dari masyarakat yang seharusnya terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Desa Wori Kecamatan Wori yang seharusnya menjadi panutan dari 20 desa se kecamatan wori dalam hal pengelolaan dana desa,kini bertolak belakang. Saat awak media Kompaq.ID melakukan peliputan di desa Wori ternyata menemukan berbagai kejanggalan. Hal ini dikarenakan laporan masyarakat dan lembaga BPD kepada kru media Kompaq.ID baru baru ini.

Kumtua wori Rommy Maramis menjadi tujuan laporan masyarakat itu. Setelah jauh dalam perbincangan dengan Kru Kompaq ID warga masyarakat yang tidak mau namanya disebutkan mengurai persoalan tidak transparnnya pengelolaan Dana desa tersebut.

Ada beberapa persoalan pengelolaan kegiatan yang tidak menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan hanya dilakukan dengan kebijakannya sendiri, ujar warga tersebut.

Seiring dengan kekesalan warga itu pun, Tuce Maanah, Ketua BPD Desa Wori saat disambangi awak media mengatakan, memang selama ini pemerintah desa dan BPD bersinergi, namun ada hal hal lain yang menurut ukuran kelembagaan sangat bertolak belakang dengan aturan dan regulasi.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah desa Wori dalam mengelola dana desa ini, cuma kami juga menilai masih ada prilaku yang perlu diperbaiki”, katanya.

Saat disinggung soal prilaku yang buruk, Maanah menjelaskan bahwa selama ini pemerintah desa dalam hal ini hukum tua hanya menjalankan kebijakannya sendiri, tanpa melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga di Desa Wori.

Saat ditanya soal raport penilaian kinerja hukum tua, Ketua BPD ini mengurai kinerja hukum tua ini dalam angka 6 atau dengan kata lain cukup.

Hukum Tua Wori saat disambangi awak media selalu menghindar untuk dimintai keterangan.