Salah satu cara agar Kepala Desa terhindar dari masalah hukum dalam kelola APBDes

0
151
Ilustrasi Resiko Hukum. Kompaq.ID

OPINI-DESA|| Kepala Desa di daerah-daerah terpencil yang kekurangan informasi dan minim pengetahuan hukum terkait bagaimana cara mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sering kali bingung dan membutuhkan pendamping yang mampu menuntun dirinya agar terhindar dari kesalahan dalam pengelolaan uang negara.

Kepala desa adalah jabatan politis. Keputusan yang diambilnya adalah keputusan politik, diantaranya keputusan anggaran, juga sebagai pejabat administratif atau perpanjangan administratif dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

Selain itu Kepala Desa juga melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pihak lain/swasta dalam mengerjakan proyek. Oleh sebab itu Kepala Desa memiliki tanggungjawab hukum yang cukup besar, selain tanggungjawab hukum secara pribadi. Kepala Desa menjadi subyek hukum pribadi dan subyek hukum atas jabatannya.

Hal di atas harus dibedakan dalam pertanggungjawaban hukum serta sebagai subyek hukum. Kepala Desa sebagai pribadi adalah diri pribadi atau seseorang atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Kepala Desa dalam dalam ranah administrasi negara, perbuatannya harus tunduk pada Hukum Administrasi Negara dan keputusannya dapat menjadi Keputusan Tata Usaha Negara.

Maka dalam hal kerjasama dengan pihak swasta dalam melaksanakan proyek pemerintahan desa, Kepala Desa harus bertindak untuk dan atas nama Desa, bukan pribadinya. Sehingga dalam kontrak atau perjanjian perlu dituliskan nama dan untuk dan atas nama Desa.

Seluruh proses pengelolaan APBDes telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam menerjemahkan aturan kedalam pekerjaan sehari-hari tentu tidaklah mudah. Karena itu Kepala Desa dituntut agar menyediakan cukup waktu untuk meminta bantuan hukum. Dengan demikian kepala desa bisa mencegah dirinya dari praktik yang mengakibatkan ia terkena resiko pidana dan atau resiko perdata.

Apalagi kalau menyangkut kewenangan yang sudah dilampaui, tidak melakukan atau melakukan yang bukan wewenangnya maka dalam hukum administrasi negara disebut melakukan maladministrasi bahkan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrecht matige overheidz daad).
Itulah sebabnya resiko bagi seorang kepala desa atau perangkat desa lainnya dalam mengelola APBDes itu tergolong sangat tinggi. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati dan atau melalui Camat dapat memberi perhatian khusus terkait persoalan ini.
Di Sekretariat Daerah ada Bagian Hukum. Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi untuk memaksimalkan peran Bagian Hukum itu untuk melindungi Pemerintah Desa dari resiko hukum. Sehingga pembangunan di desa dapat berjalan dan tidak terkendala.

Rancangan APBDes perlu mendapatkan verifikasi hukum dari bagian hukum terlebih dahulu. RABPDes yang membutuhkan verifikasi hukum dari bagian hukum pemerintah daerah, merupakan kegiatan reguler. Kegiatan-kegiatan insidentil seperti PTSL, BUMdes dan lain lain juga membutuhkan verifikasi hukum dari Bagian Hukum di Sekretariat Daerah.

Lembaga inilah yang mengkaji – legal research, legal auditing, legal analysis, legal opinion dan legal advice – apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hukum atau belum. Bagian hukum bisa membuat pendapat hukum (legal opinion) yang merekomendasikan kepada Pemerintah Desa, agar resiko hukum di pemerintahan desa dapat dicegah atau dikurangi.

Bupati harus mampu memfungsikan Bagian Hukum, khususnya Sub Bagian Bantuan Hukum untuk berfungsi sebagai berikut melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah. Menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah. Memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan segala akibat hukumnya. Memproses penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Melaksanakan fasilitasi sidang yustisi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dan melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.

Penulis: Dirno Kaghoo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here