Tanah Bengkok Mulai Ditarik Dari Pengelolaan Kades dan Perangkat Desa, Tokoh NU Berharap Bermanfaat Untuk Masyarakat

0
13900

SURABAYA – Enam tahun sejak pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya penarikan atau pengambilalihan tanah bengkok dari pengelolaan kepala Desa dan perangkat Desa terus dilakukan.

Upaya tersebut dilakukan di beberapa kabupaten seperti Pemalang, Tegal, Brebes, Kudus di Jawa Tengah; serta Bojonegoro, Malang, Banyuwangi di Jawa Timur. Terbaru adalah di kabupaten Madiun, pada tanggal 23 Oktober 2020 bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro mengeluarkan Peraturan Bupati Madiun No. 49 Tahun 2020.

Melalui peraturan yang diundangkan Sekda kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto, pengelolaan bekas tanah bengkok beralih dari kepala Desa dan perangkat Desa ke Pemerintah Desa. “Di mana pemanfaatannya melalui mekanisme sewa, yang hasil sewanya masuk ke rekening kas Desa mejadi Pendapatan Asli Desa”, terangnya.

Mengikuti ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019, Pendapatan Asli Desa dari hasil pengelolaan bekas tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Ingat ya disebut di peraturan pemerintah dengan jelas dapat, bukan wajib”. Dan, yang dapat diberikan sebagai tambahan tunjangan itu hasil pengelolaan berupa uang, bukan garapan tanah bengkok.

” Norma ‘dapat’, itu artinya : ‘boleh’, ‘bisa’, atau ‘tidak dilarang’. Tetapi ‘dapat’ itu tidak sama dengan : ‘harus’ atau ‘wajib’ “, sangat terang bukan! . Dengan demikian, hasil pengelolaan (baca:sewa) bekas tanah bengkok, selain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan bidang yang lain.

Pasal (2) dan (4) peraturan bupati tersebut menegaskan bahwa pemberian tambahan tunjangan dari hasil sewa bekas tanah bengkok wajib dalam bentuk uang; selain itu dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang mendasar, buah dari reformasi, tanah bengkok tidak melekat pada jabatan kepala Desa dan perangkat Desa; statusnya bukan lagi tanah lungguh atau ganjaran. Melalui ketentuan penjelasan Pasal 72 ayat (1) ditegaskan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, dikelola oleh Pemerintah Desa.

Konsekuensi dari keputusan itu, kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap (gaji), tunjangan, dan jaminan kesehatan yang bersumber dari dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAU), di luar dana Alokasi Khusus, yang diterima Daerah. Di beberapa daerah, juga sudah diberikan Jaminan Hari Tua (JHT), atau jamak disebut sebagai jaminan pensiun.

*Kebiasaan Itu Bisa Menjadi Kasus Hukum Bagi Aparatur Desa*

Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan tanah bengkok, tanah lungguh, tanah ganjaran dan sejenisnya sebagai Tanah Kas Desa, serta pengelolaannya beralih ke Pemerintah Desa; sampai saat ini banyak yang masih dikuasai oleh kepala Desa dan perangkat Desa. Masih diperlakukan layaknya tanah jabatan, yang melekat pada aparatur Desa.

Terkait pengelolaan tanah kas Desa, termasuk di dalamnya bekas tanah bengkok, menindaklanjuti UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 junto PP No. 47 Tahun 2015; Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pun, Direktorat Bina Pemerintahan Desa sudah mengeluarkan Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa, sebagai Pedoman teknis pengelolaan Aset Desa.

Terpisah, bupati Malang Muhammad Sanusi, dalam acara sosialisasi pengelolaan aset Desa yang dihadiri pejabat OPD, kepala Desa dan perangkat Desa (17/11/2019), mengimbau agar seluruh desa dapat mengelola tanah kas Desa dengan sebaik-baiknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Apa yang dilakukan selama ini dianggap bener menurut kalangan desa tapi ternyata secara aturan hukum itu salah. Dari kebiasaan itu harus dihindari, tidak dijadikan pembenaran hukum, malah nantinya bisa terjadi penyimpangan yang menimbulkan kasus hukum bagi aparatur Desa” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama kepala Inspektorat Pemkab Malang; Tri Diyah Maistuti, “Saat ini masih ada yang beranggapan bahwa Tanah Kas Desa ini tanah ganjaran. Sejak diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ini aturannya sudah berbeda, bahwa kepala Desa dan perangkat Desa sudah mendapatkan Penghasilan Tetap, sehingga pengelolaan Tanah Kas Desa, yang di dalamnya termasuk eks tanah bengkok, tidak lagi menjadi hak para aparatur Pemerintah Desa,” jelasnya.

*Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Punya Hak Kelola Bekas Tanah Bengkok*

Senada dengan Tri Diyah Maistuti, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Tegal, Prasetiawan menuturkan (2/2020), “aset Desa berupa tanah-tanah bengkok, seperti sawah tidak bisa dijadikan sebagai jasa lungguh”. Bekas tanah bengkok saat ini sudah menjadi aset Desa, masuk kelompok tanah kas Desa, tidak melekat pada jabatan kepala Desa atau perangkat Desa.

Di kabupaten Tegal, menindaklanjuti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP 43/2014 jo. PP 47/2015, telah dikeluarkan Perbup Tegal No. 52 Tahun 2015 junto Perbup Tegal No. 8 Tahun 2018 yang mengatur penghasilan tetap kades dan perangkat desa termasuk ketentuan pemberian tambahan tunjangan dari hasi pengelolaan bekas tanah bengkok atau lungguh, juga uang purna tugas kepala Desa, perangkat Desa, dan tunjangan BPD.

“Ini perlu diketahui oleh kepala Desa dan perangkat Desa bahwa sekarang sudah menerima penghasilan tetap sebagai gaji bulanan. Tanah bengkok dan aset-aset desa itu, hasil pengelolaan nya untuk tunjangan. Untuk tambahan tunjangan. Tambahan tunjangan yang bersumber dari aset desa itu sifatnya tidak wajib, yang wajib adalah menerima penghasilan tetap”, terangnya.

“Sekali lagi, jasa lungguh (tambahan tunjangan) tetap ada, hanya saja berupa uang diberikannya sesuai kemampuan keuangan desa. Dan dilarang jasa lungguh berupa aset tanah desa berupa garapan bekas sawah bengkok.”, jelasnya.

Tahun 2020, memasuki lima tahun pelaksanaan UU Desa, ketentuan pengelolaan aset Desa harus sudah dilaksanakan. Bila peraturan perundang-undangan di atasnya dilanggar, Pemkab Tegal akan melakukan tindakan tegas. Peraturan Desa yang tidak mengikuti ketentuan peraturan di atasnya harus dicabut.

Untuk itu kepala Desa baru yang sudah dilantik oleh bupati Tegal harus segera membuat Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa yang di dalamnya mengatur tambahan tunjangan atau jasa lungguh dari hasil pengelolaan bekas tanah bengkok. Dengan begitu di kemudian hari tidak menjadi persoalan hukum.

*Kepala Desa dan Perangkat Desa Harus Berbaik-baik Dengan BPD*

Lima tahun yang lalu (12/2016) menggapi ketentuan pengelolaan aset Desa dari bekas tanah bengkok, sekretaris Komisi A DPRD Tulungagung, merujuk ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 menerangkan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

“Jelas sekali di ayat itu, ada kata-kata dapat. Kan artinya bisa juga tidak dapat atau dapat. Bukan harus atau wajib. Jadi kalau kepala Desa atau perangkat Desa mau mendapat tambahan tunjangan dari hasil pengelolaan tanah bengkok harus berbaik-baik dengan BPD. Karena merekalah (BPD, red) yang berperan menentukan dapat tidaknya hasil pengelolaan tanah bengkok menjadi tambahan tunjangan penghasilan kepala Desa atau perangkat Desa,” paparnya.

Sekalipun Pasal 100 ayat (3) PP 47 Tahun 2015 jo. PP 11 Tahun 2019 sendiri sudah jelas mengatur bahwa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa itu adalah hasil pengelolaan, bukan garapan tanah bengkok; berlindung di balik hak asal usul banyak kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mau melaksanakan ketentuan aturan itu. Mereka terus merasa bekas tanah bengkok sebagai tanah jabatan yang melekat.

Menanggapi ketentuan itu, pakar hukum tata negara Abdul Hakim, menjelaskan, “hak asal-usul yang ada di UU Desa itu dimiliki oleh Desa, kewenangannya ada pada Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, bukan pemerintah Desa secara sepihak, lebih-lebih kepala Desa atau perangkat Desa”.

Untuk memahami secara utuh hak asal-usul yang tercantum dalam UU No. 6 tentang Desa harus dibedakan antara Desa, Pemerintahan Desa, dan Pemerintah Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa itu sendiri adalah BPD dan Pemerintah Desa. Di mana Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa.

“Sangat jelas ya di UU, PP, Peraturan Menteri bahwa hak asal-usul itu merupakan wewenang Desa. Kalau ada kepala Desa dan perangkat Desa mengaku-ngaku punya wewenang atas hak asal-usul Desa; menganggap tanah kas Desa dari bekas tanah bengkok melekat pada jabatannya, itu dzolim.”

Adanya ketentuan baru dalam UU Desa tersebut ditanggapi positif oleh Sugiyarti, Sekretaris Desa Sidomulyo, kecamatan Ampel, kabupaten Boyolali :

“ jadi sekarang itu bengkok lurah, bengkok carik itu sudah tidak ada, sekarang masuk ke tanah kas semua, sebenarnya penyewaan dilakukan dengan cara lelang terbuka, namum kita belum bisa melaksanakan ditahun 2019 ini bahwa bapak lurah belum mengijinkan, tetapi tahun 2020 harus dilaksanakan dengan cara lelang”, terang Sugiyarti di kediamannya (24/6/2019).

*Pengelolaan Aset Desa Harus Memberi Manfaat kepada Seluruh Masyarakat*

Mahmudin salah satu tokoh NU di kecamatan Balerejo kabupaten Madiun menyambut baik ketentuan yang baru dalam UU Desa dan peraturan turunannya. Ia berharap supaya pengelolaan aset Desa dari bekas tanah bengkok dengan aturan yang baru ini bisa membawa kemaslahatan untuk masyarakat Desa secara umum, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja.

“Iya, saya sudah lama mendengar bahwa tanah bengkok akan ditarik dari Kades dan perangkat Desa. Karena sudah diberi gaji. Tanah bengkok dikembalikan ke Desa untuk dilelang umum. Ke depan semoga desa lebih baik, dan bermanfaat untuk masyarakat banyak”, harapnya.

*Berikut ketentuan terkait hasil pengelolaan tanah bengkok pada Pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati Madiun nomor 49 tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepada Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.*

Pasal 8 :

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari hasil Pengelolaan tanah bengkok eks garapan.

(2) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam bentuk uang.

(3) Pengelolaan tanah bengkok eks garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sewa dan uang hasil sewa dimasukkan dalam Rekening Kas Desa.

(4) Uang hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dapat
digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi sebagai berikut :

a. Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari hasil sewa diberikan kembali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari hasil sewa diberikan kembali dengan mempertimbangkan kapasitas/ kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

(6) Pertimbangan kapasitas/ kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diukur berdasarkan :

a. tingkat kehadiran;
b. laporan hasil pekerjaan;
c. kedisiplinan waktu dan seragam; dan
d. prestasi kerja dan penilaian lain yang diatur dalam Peraturan Kepala
Desa.

(7) Sekretaris Desa PNS tidak mendapatkan tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok eks garapan.

(8) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 9 :

(1) Penghitungan pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Desa.

(2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 (FIR).

Penulis: Sumardi A.

Advertisement