Tidak Menjalankan Permendagri, Dispermasdes P3A Kebumen Rancang Perbup

0
849

KEBUMEN – Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermasdes P3A) Kabupaten Kebumen. Penyusunan telah sampai tahap konsultasi publik untuk diselaraskan di Bagian Hukum Setda, sebelum dimintakan evaluasi ke Gubernur Jateng.

Pada bagian menimbang tercantum alasan perlunya disusun peraturan Bupati dimaksud. Ada dua alasan, (1) untuk menjalankan kewenangan hak asal usul Desa sebagaimana ketentuan Pasal 34 PP Nomor 43 tahun 2014, dan (2) untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan (4) PP Nomor 47 Tahun 2015.

Sebagaimana diketahui, Pasal 100 ayat (3) dan (4) PP No. 47 Tahun 2015 junto PP Nomor 11 Tahun 2019 mengatur pemberian tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dari hasil pengelolaan bekas tanah bengkok. Pemberian tambahan tunjangan dimaksud dalam bentuk uang, bukan tanah garapan. Ditegaskan dalam PP bahwa pemberian tambahan tunjangan dimaksud hukumnya: bisa atau boleh; artinya tidak wajib atau harus.

Meskipun UU Desa, Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri telah mengatur bahwa tanah kas Desa dari bekas tanah bengkok menjadi sumber pendapatan asli Desa (PADes), hasil pemanfaatannya masuk rekening Kas Desa (RKD) dan ditetapkan dalam APBDes, ketentuan tersebut tidak dijalankan di kabupaten Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes menetapkan, “Tanah kas desa yang berupa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjadi tambahan tunjangan tidak masuk dalam Pendapatan APB Desa tetapi cukup dicatatkan dalam Catatan Atas Laporan Kekayaan (CALK)”.

Ketentuan yang bersifat tidak mau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya tersebut, muncul kembali dalam Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Bahkan dicantumkan tanah bengkok kedudukannya sebagai tanah jabatan (pelungguh), yang merupakan hak kelola kepala Desa dan Perangkat Desa, serta mantan kepala Desa dan perangkat Desa (Pasal 7).

Sementara itu, ditegaskan dalam UU Desa bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Penegasan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a.

Sebagai aset desa, tanah bengkok merupakan bagian dari Tanah Kas Desa.
Di dalam Pedoman umum Kodefikasi Aset Desa yang dikeluarkan Kemendagri, cakupan Tanah Kas Desa meliputi : (1) tanah bengkok, (2) tanah bondo desa, (3) tanah kalakeran negeri, (4) tanah pecatu, (5) tanah pengarem-ngarem, dan (6) tanah titisara.

Mengenai status tanah bengkok atau yang disebut dengan istilah lainnya, Sugeng Gunawan, Kasubdit Fasilitasi Aset Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa, Dirjen Bina Pemerintaan Desa Kemendagri, menyampaikan : “saat ini tanah bengkok bukan tanah jabatan, kedudukannya sebagai aset milik desa”.

Sebelum ada UU Desa, tanah bengkok melekat pada jabatan kepala Desa dan perangkat Desa sebagai tanah garapan untuk penghasilan. Tetapi, sekarang tidak lagi melekat karena sudah dapat gaji setara ASN. “Waktu itu pemerintah belum mampu menyediakan gaji kepala Desa dan perangkat Desa, maka sebagai penggantinya diberikan tanah bengkok”, ujar Sugeng Gunawan.

Sebagaimana amanah UU Desa, kepala Desa dan perangkat Desa saat ini sudah diberikan gaji atau penghasilan tetap paling sedikit setara dengan gaji PNS Golongan 2A. Selain itu masih mendapat tunjangan dan jaminan kesehatan yang dialokasikan dari ADD yang bersumber dari APBD. Di banyak daerah, bahkan sudah diberikan jaminan hari tua atau pensiun, serta tunjangan kesejahteraan untuk istri/suami dan anak.

Sugeng Gunawan, melanjutkan; “Tetapi karena sekarang pemerintah sudah menyediakan gaji untuk kepala Desa dan perangkat Desa. Pertanyaannya: apakah masyarakat desa akan ikhlas masih juga diberi tanah garapan?”.

Berkaitan dengan Tanah Kas Desa dari bekas tanah bengkok, telah diatur dalam Pasal 100 ayat (3) PP No. 47 Tahun 2015 juncto PP 11 No. 11 Tahun 2019; hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa. Dapat ini artinya boleh atau tidak dilarang, tetapi tidak wajib atau harus.

Kalau kepala Desa dan perangkat Desa akan diberikan tambahan tunjangan; ” Keputusan itu ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Aset milik desa (red: bekas tanah bengkok) hasil sewanya masuk ke Rekening Kas Desa, boleh digunakan untuk tambahan tunjangan”, terang Sugeng Gunawan.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa, dengan persetujuan BPD. Demikian keterangan Kementerian Dalam Negeri dalam Konsultasi Terbuka Seputar Pengelolaan Aset pada tanggal 23 Januari 2021.

Berikut ini adalah ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang mewajibkan hasil pengelolaan bekas tanah bengkok masuk Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

Pasal 91 :

“Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.”

Pasal 92 :

“Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.”

Dua pasal di atas yang menjadikan kepala Desa dan perangkat Desa tidak bisa mengelak dari ketentuan bahwa bekas tanah bengkok bukan tanah jabatan. Mau memakai alasan hak asal-usul, asas rekognisi, atau adat istiadat untuk tetap bisa menguasai tanah bekas bengkok; tetap tidak bisa menghindar dari ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 PP No. 43 Tahun 2014 tersebut.

Karena itu, Bupati tidak bisa membuat aturan bekas tanah bengkok melekat pada jabatan, dengan memberi hak kelola tanah bengkok kepada kepala Desa dan perangkat Desa.

Mengenai pengelolaan-nya, harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pemanfaatannya melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun serah guna. Untuk bekas tanah bengkok lazimnya dalam bentuk sewa.

Mengikuti ketentuan itu, paling mungkin yang bisa dilakukan : kepala Desa dan perangkat Desa dapat diutamakan/diistimewakan sebagai penyewa bekas tanah bengkok. Ketentuan itu harus diatur dalam Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa.

Dengan demikian, status kepala Desa dan perangkat Desa tetap sebagai penyewa aset desa. Pentatausahaannya dilengkapi surat perjanjian sewa menyewa, bukti pembayaran dan bukti-bukti lainnya.

Selanjutnya, hasil sewa tersebut yang berupa uang; berdasar ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP Nomor 47/2015 jo. PP Nomor 11/2019; dapat digunakan untuk Tambahan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa. Dimana besaran persentase-nya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

UU Desa yang disetujui bersama DPR dan Presiden, serta peraturan perundang-undangan turunannya dibentuk untuk mewujudkan Desa yang maju, makmur, mandiri dan sejahtera. Kemakmuran dan kesejahteraan tersebut untuk seluruh masyarakat Desa. Bukan hanya aparatur pemerintah Desa saja. (SMR)

Advertisement