Talaud: Beranda NKRI Yang Nyaris Terlupakan

0
280
Jimmy R Tindi, Aktivis dan Pegiat Masalah Sosial Politik Dari Kabupaten Talaud. Mencalonkan diri menjadi Caleg Provinsi Sulut Dari Dapil 3 Nusa Utara.

Oleh: Jimmy R Tindi

Sejak kemerdekaan, Talaud –sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di wilayah perbatasan– dapat dikatakan nyaris terlupakan. Untung saja, kasus Sipadan-Ligitan yang membuat Negara-Bangsa Indonesia kehilangan wilayahnya, membuka mata para pengelola Negara untuk melihat arti pentingnya wilayah perbatasan. Meskipun perhatian awal lebih terfokus pada kedua pulau yakni Miangas dan Marore.

Tentang wilayah perbatasan Indonesia–Filipina, pemerintah kedua Negara sudah sejak tahun 1950-an bersepakat menata para pelintas batas melalui perjanjian lintas-batas atau Border Crossing Agreement (BCA). Tetapi tentang adanya kesepakatan “batas antara dua Negara” hingga kini masih dalam proses perundingan.

Kembali ke judul di atas, persoalan menarik menyangkut posisinya dalam “peta pembangunan”. Itulah sebabnya perdebatan tentang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah inti (pusat) dan daerah pinggiran, mengemuka semenjak jaman Orde Baru.

Kenyataan tersebut seakan menjadi pembenaran teori ekonomi/pembangunan “pusat versus periferi” secara hirarkis. Maksudnya, pada unit yang lebih luas, wilayah pusat yang dibangun adalah “pusat pemerintahan” (baca: Jakarta maupun pulau Jawa), dan wilayah periferi adalah “daerah” (baca: luar Jawa).

Pada aras Daerah-Provinsi, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota Propinsi dan sekitarnya. Sedangkan wilayah Kabupaten sebagai periferi terlantarkan.

Pada aras Daerah kabupaten, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota kabupaten dan sekitarnya sedangkan yang terbiarkan adalah wilayah periferi. Begitu seterusnya.

Kenyataan ini pula yang menjadi alasan utama “perjuangan pemekaran daerah” baik sebelum era otonomi daerah maupun setelah era otonomi daerah.

Untuk kasus Talaud, bahkan perjuangannya jauh lebih lama. Lebih dari setengah abad jika dihitung mundur dari tahun 2003, ketika wilayah kepulauan Talaud dimekarkan dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Beberapa di antara para penggagas, pegiat tuntutan pemekaran wilayah kepulauan Talaud menjadi otonom, bahkan tidak sempat melihat dan turut merayakan saat-saat tuntutan mereka disetujui oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan sebagai hasil dari strategi-pembangunan yang mengutamakan wilayah-pusat dan menomor-duakan wilayah pinggiran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, melainkan juga berdampak pada aspek demografis serta psiko-social.

Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kaum pemilik pemodal memanfaatkan kesenjangan dan ketertinggalan sebagai celah perburuan modal melalui praktek-praktek “ijon” kepada warga baik yang memerlukan modal untuk investasi sdm (pendidikan anak ke pusat-pusat pendidikan di luar daerahnya) maupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dan bukanlah yang mengherankan jika kepenguasaan lahan pertanian telah beralih dari tangan para petani ke tangan para pemodal tadi. Itu dalam aspek ekonomi.

Seperti sudah disinggung sepintas di atas bahwa kesenjangan juga telah mempengaruhi aspek demografis dan psiko-sosial. Aspek demografis tempak pada peta demografis, misalnya, para pekerja yang memiliki ketrampilan memadai, latar pendidikan yang lebih tinggi, hampir sebagian besar berada di luar daerahnya.

Gejala umum ini juga tampak di Talaud. Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lapangan kerja seturut latar dan tingkat pendidikan yang ada. Itu aspek demografis. Sedangkan aspek psiko-sosial tampak pada perubahan dalam “kehidupan-keseharian” warga.

Dari sebuah komunitas-adat yang menjunjung tradisi leluhurnya dan mengedepankan kesantunan, kini diwarnai dengan ketidak-beraturan dan semakin menafikan tradisi warisan leluhur; terpecah-belah baik karena kenyataan yang mereka hadapi sebelumnya dan terlebih karena terpaan arus media yang tak-terbendung melalui gawai alias telpon genggam, I-Pod, dan sebagainya.

Kini, berbasis pada konsep Nawacita, dengan menekankan perhatian yang lebih ke daerah perbatasan, namun untuk mengejar ketertinggalan serta kesenjangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan penyaluran modal dan investasi yang bernilai miliaran rupiah untuk berbagai program infrastruktur yang dirancang menurut teori para pakar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, harusnya diawali dengan memerhatikan kebutuhan riil warga. Menjawab kebutuhan dasar dan memutuskan mata-rantai proses pelumpuhan atau “paralyzing prossesses” seperti yang diindikasikan oleh seorang pembelajar antropologi Talaud.

Bagaimana mengukuhkan kembali modal-dasar mentalitas Manusia-Talaud yang konon milik dan tradisi leluhurnya memampukan mereka bertahan-hidup dan bahkan menjadi pelaut-peniaga di jamannya. Mengutip pendapat pembelajar antropologi tersebut yang mencontohkan kasus warga Miangas dalam bukunya, bagaimana pengaruh adanya penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan Jepang pada paroh pertama abad ke-20 (1930-an) yang berbasis di kota Davao memproduksi “ikan kayu” dan mempengaruhi “nelayan Miangas” menjadi pengrajin ikan kayu. Hasil mana mereka jajakan ke kepulauan Talaud, Sangihe dan hingga ke pesisir Minahasa hingga tahun-tahun 1960-an.

Bagaimana mengembalikan harkat dan martabat orang Talaud sebagai pekerja keras yang menjual hasil buminya di Bandar Manado, antara lain dikenal dengan “bete Talaud” atau talas, berbagai jenis kacang-kacangan (kacang ijo, kacang merah, kacang tanah), dan hasil bumi dan laut lainnya. Bagaimana mengembalikan harkat diri dan mentalitas mereka untuk menemukan jati-dirinya sebagai “manusia-produsen” dan bukan “manusia-konsumen” semata. Semoga.



TINGGALKAN KOMENTAR